penegakan hukum tindak pidana perjudian
Gambar: detik

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian

Posted on
penegakan hukum tindak pidana perjudian
Gambar: detik

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian – Perjudian dalam proses sejarah dari generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Oleh karena itu pemerintah dan aparat hukum terkait harus mengambil  tindakan tegas agar masyarakat menjauhi dan akhirnya berhenti melakukan perjudian. Dalam rangka penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (penal policy). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah, yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalisasikan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah perjudian. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (penal law reform) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi perjudian pada masa mendatang.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah kebijakan formulasi hukum pidana saat ini telah memadai dalam rangka menanggulangi perkembangan perjudian di Kabupaten Brebes?, (2) Bagaimana kebijakan aplikatif hukum pidana dalam menanggulangi perjudian di Kabupaten Brebes?, (3) Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi perjudian dimasa yang akan datang?.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan formulasi perjudian dalam hukum pidana positif pada saat ini. Dengan menganalisis apakah ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana positif selama ini dapat digunakan untuk menanggulangi delik-delik yang temasuk delik perjudian, (2) Untuk menemukan kebijakan aplikasi hukum pidana apa saja yang digunakan dalam menanggulangi perjudian, (3) Untuk mengkaji kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka menanggulangi perjudian di masa yang akan datang.

Penyusunan Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Polres Brebes. Sumber data penelitian ini diperoleh dari tiga sumber yaitu : (1) Informan, (2) Responden, (3) Dokumen, Alat dan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode analisis datanya adalah model analisis interaktif yang terdiri dari empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana saat ini telah memadai dalam rangka menanggulangi perkembangan perjudian di Kabupaten Brebes yaitu Tahap kebijakan legislatif atau kebijakan formulasi merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari proses mengoperasionalkan sanksi pidana. Pada tahap ini dirumuskan garis kebijaksanaan sistem pidana dan pemindanaan yang sekaligus sebagai landasan legislatif bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapanpidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksananaan pidana dan oleh arapat pelaksana pidana. Adapun kebijakan aplikatif hukum pidana dalam menanggulangi perjudian di Kabupaten Brebes yaitu Penerapan hukum pidana merupakan salah satu mata rantai dari keseluruhan mekanisme penanggulangan kejahatan oleh karena itu masih ada mata rantai lain yang tidak bisa dilepaskan dari tahapan penerapan pidana secara konkrit. Adapun mata rantai lainnya adalah tahap perumusan pidana dan tahap pelaksanaan pidana, sedangkan yang menjalin ketiga tahap pemindanaan menjadi satu kesatuan adalah tujuan pemindanaan itu sendiri yaitu perlindungan terhadap masyarakat. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam menaggulangi perjudian dimasa yang akan datang dengan Salah satu kemajuan hukum pidana dimasa mendatang (rancangan KUHP baru) adalah dituangkannya konsep tindak pidana berdasarkan pengertian materiil, melengkapi konsep tindak pidana berdasarkan pengertian formal dalam KUHP yang berlaku sekarang ini. Dengan konsep tindak pidana berdasarkan pengertian materiil berarti bahwa pernyataan sebagai suatu tindak pidana tidak semata-mata berdasarkan pada apa yang dinyatakan dalam undang-undang, tetapi harus juga berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan berpedoman pada nilai-nilai pancasila dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat dan bangsa.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan formulasi mempunyai kedudukan yang sangat strategis bila dipandang dari keseluruhan kebijakan mengoperasionalisasikan hukum pidana. Dalam prakteknya dilapangan kebijakan formulasi hukum pidana yang diterapkan di Indonesia sudah dapat digunakan untuk mengatasi tindak pidana perjudian. Kebijakan aplikatif atau penerapan hukum pidana dalam upaya penanggulangan perjudian meliputi bagaimana penerapan ketentuan sanksi yang meliputi penerapan jenis-jenis dan jumlah atau lamanya pidana pokok dan penerapan tentang pertanggungjawaban pidana. Kebijakan penanggulangan dimasa yang akan datang untuk mengantisipasi tindak pidana perjudian dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal. Penanggulangan kejahatan perjudian selain dengan menggunakan sarana pidana tetapi tentunya juga harus di kedepankan upaya-upaya yang bersifat fleksibilitas dengan perkembangan kekinian masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus menyikapi perkembangan tersebut dengan merancang sebuah peraturan yang dapat menjangkau dan mengakomodir kejahatan di bidang kesusilaan khususnya tindak pidana perjudian. Oleh karena itu pembaharuan hukum pidana (KUHP) merupakan suatu keharusan.

Edison. 2009. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian (studi kasus di Polres Brebes). Program studi Hukum, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Siswanto, SH. MH., Fajar Ari Sadewo, SH. MH.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perjudian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *