peraturan perpustakaan
Gambar: pengawas20

Peraturan Perpustakaan Sekolah dan Opini Legal

Posted on
peraturan perpustakaan
Gambar: pengawas20

Peraturan Perpustakaan Sekolah dan Opini Legal – Kajian ini meliputi sebuah survei tentang perilaku para kepala sekolah umum di Texas dan para petugas perpustakaan bersertifikat, persepsi dan pengalaman-pengalaman dalam hal peraturan perpustakaan sekolah terhadap pemilihan media, dan prosedur-prosedur untuk merespon komplain tentang media perpustakaan. Analisa data yang digunakan adalah sebuah metode campuran rancangan penelitian penjelasan. Pemilihan untuk para kepala sekolah dan para petugas perpustakaan bersertifikat itu proporsional dan di-stratifikasi berdasarkan pada 20 wilayah Pusat Pelayanan Pendidikan di negara bagian. Dari sejumlah 1036 distrik sekolah swasta yang mencakup populasi negara bagian sejumlah 10.014 kepala sekolah dan petugas perpustakaan, sebanyak 275 distrik sekolah swasta (26,5 persen) mengijinkan untuk dilakukan survei. Meskipun sampling acak tidak mungkin untuk dilakukan untuk semua negara bagian, demografi dan penggunaan karakteristik sampel kajian dapat dibandingkan satu sama lain. Dua temuan utama adalah (a) bahwa opini legal tentang kepala sekolah dan para petugas perpustakaan bersertifikat merupakan pemprediksi yang bermanfaat bagi opininya terhadap pemilihan media perpustakaan dan prosedur komplain, serta (b) bahwa apresiasi para kepala sekolah terhadap peraturan pemilihan dan prosedur komplain seringkali berbeda dari para petugas perpustakaan karena perspektif legal yang berbeda dari para kepala sekolah terhadap peraturan pemilihan perpustakaan dan prosedur komplain.

Pendahuluan

Terjadi tren pembatasan yang semakin luas dari Amandemen Pertama oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat yang tidak hanya mengekpansi cakupan pernyataan yang dibatasi oleh amandemen, namun juga telah menyempitkan kategori pernyataan yang tidak dibatasinya. Dalam kaitannya dengan pendidikan umum, Mahkamah Agung hanya telah mengeluarkan satu peraturan yang ditujukan pada kepengurusan sekolah, Amandemen Pertama tentang hak-hak para siswa, dan upaya-upaya pensensoran yang targetnya adalah pusat media perpustakaan sekolah umum. Dalam peraturan tersebut, hakim berpendapat bahwa Amandemen Pertama menambahkan pembatasan tertentu pada kebijaksanaan sekolah untuk memindah buku-buku dari perpustakaan sekolah. Peraturan tersebut menyetujui bahwa para siswa mempunyai hak Amandemen Pertama untuk menerima informasi, yang melarang para pejabat sekolah untuk memindahkan semua buku dari perpustakaan “hanya karena mereka tidak menyukai ide-ide yang ada di dalam buku-buku tersebut dan mencarinya untuk ‘menentukan apa yang merupakan ortodok dalam politik, nasionalisme, agama, atau opini lainnya’”.

Khususnya selama tiga dekade terakhir, kurikulum dan media perpustakaan di pendidikan publik telah menjadi subjek upaya-upaya pen-sensoran dari komunitas dan dari dalam sekolah itu sendiri. Kebanyakan tantangan itu telah terjadi pada level sekolah dasar hingga menengah pertama dan di sekolah menengah pertama secara khusus mengalami perkembangan yang eksponensial dalam upaya-upaya pensensoran selama tahun 1900an. Penelitian yang dilakukan di seluruh negeri disimpulkan bahwa media perpustakaan sekolah yang tertantang mempunyai sebuah kesempatan yang lebih besar untuk dipertahankan oleh sekolah-sekolah ketika peraturan dan prosedur sekolah untuk media perpustakaan benar-benar terjadi dan diikuti oleh yang lainnya.

Metode

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah sebuah metodologi gabungan beberapa metode rancangan penelitian penjelasan yang meliputi analisis kuantitatif dan kualitatif atas jawaban-jawaban yang dilaporkan sendiri dari 40 pertanyaan survei. Pertanyaan utama yang diajukan dalam kajian ini menanyakan respon survei apa yang sangat relefan dengan respon yang mengindikasikan opini yang disukai dan tidak disukai dalam hal peraturan perpustakaan sekolah dengan pemilihan media dan prosedur yang menunjukkan komplain atas media perpustakaan. Fase kualitatif menggunakan analisa isi dari dua item survei, dan tujuannya adalah untuk memfasilitasi sebuah pemahaman yang lebih baik tentang hasil-hasil kuantitatif. Populasi ditargetkan pada para kepala sekolah dan para petugas perpustakaan yang bersertifikat yang bekerja di pendidikan umum di Texas dan yang hanya bekerja di distrik sekolah swasta. Sebagai instrumen survei, sebuah kuesioner asli dirancang untuk mendefinisikan perilaku, persepsi, dan pengalaman kepala sekolah umum dan petugas perpustakaan bersertifikat dalam hal peraturan perpustakaan sekolah untuk pemilihan media dan prosedur penanganan media perpustakaan yang tertantang.

Hasil

Hasil kajian tidak dilakukan generalisasi untuk populasi para kepala sekolah dan petugas perpustakaan bersertifikat di negara bagian. Namun, jumlah wilayah Pusat Pelayanan Pendidikan untuk sejumlah besar kepala sekolah dan petugas perpustakaan bersertifikat dalam sampel populasi itu sama dengan wilayah Pusat Pelayanan Pendidikan yang menunjukkan jumlah tersbesar dari kepala sekolah dan petugas perpustakaan bersertifikat diantara sampel respon, dan hubungan yang sama biasanya benar untk wilayah Pusat Pelayanan Pendidikan dengan jumlah sampel yang sedang dan sedikit.

Korelasi dengan Opini tentang Peraturan dan Prosedur

Kajian ini menginvestigasi respon-respon dari para kepala sekolah dan para petugas perpustakaan bersertifikat yang sangat berkaitan dengan respon yang mengindikasikan opini suka dan tidak-sukanya terhadap peraturan perpustakaan sekolah untuk pemilihan media dan prosedur pengajuan komplain tentang media perpustakaan. Instrumen survei meliputi delapan item yang mengukur opini-opini tentang peraturan pemilihan media perpustakaan dan prosedur pengajuan komplain. Masing-masing item survei menggunakan skala Likert dengan lima nilai-nilai yang mungkin untuk digunakan. Analisis data secara eksklusif terfokus pada respon-respon yang mengindikasikan ‘tanpa opini’ dari sebuah item survei kecualikan dalam analisis (39,3 persen) dimana para responden dengan sederhana tidak menjawab salah satu dari delapan item survei tersebut (9,4 persen). Demografik dan penerapan karakteristik dari sampel itu sama dengan yang untuk sampel respon survei dan populasi negara bagian. Respon-respon tersebut dituliskan untuk analisis sehingga masing-masing item mempunyai empat nilai yang mungkin: “1-sangat setuju, 2-setuju, 3-tidak setuju, dan 4-sangat tidak setuju.” Untuk keduanya, rata-rata dari delapan ukuran opini tentang peraturan pemilihan dan prosedur komplain mengindikasikan opini yang disukai tentang peraturan dan prosedur.

Instrumen survei juga menggunakan dua item tambahan yang mengukur opini tentang pentingnya pembuatan sebuah peraturan yang legal yang tertuju pada media perpustakaan dan akankah semua siswa mempunyai hak di Amandemen Pertama yang mendukung akses terhadap materi instruksional. Masing-masing item survei menggunakan sebuah skala Likert dengan lima nilai yang mungkin. Semuanya mengindikasikan ‘tidak ada opini’ atau tidak merespon item yang dikecualikan dari analisis. Maka respon tersebut dicatat bahwa terdapat empat nilai yang mungkin untuk masing-masing item: “1-sangat setuju,” “2-setuju,” “3-tidak setuju,” “4-sangat tidak setuju.” Persetujuan akan pernyataan-pernyataan tersebut diekspresikan oleh dua item mengindikasikan opini-opini bahwa peraturan yang legal sangat penting dan bahwa semua siswa mempunyai hak dari Amandemen Pertama yang mendukung akses materi instruksional. Pandangan-pandangan yang berlawanan diindikasikan oleh adanya ketidaksetujuan akan pernyataan tersebut. Untuk keduanya, dua ukuran tersebut mengindikasikan opini-opini yang disukai tentang peraturan legal dan hak-hak amandemen pertama siswa mendukung akses untuk materi-materi instruksional.

Kemudian sebuah analisa regresi linear ganda dilakukan untuk masing-masing kelompok guna mengevaluasi seberapa baik dua ukuran legal tersebut memprediksi rata-rata delapan ukuran. Hasil regresi ganda menyatakan bahwa—para petugas bersertifikat—kedua ukuran opini akan peraturan legal menjadi alat prediksi yang bermanfaat tentag opini tentang peraturan pemilihan perpustakaan sekolah dan prosedur pengajuan komplain dari para petugas perpustakaan bersertifikat. Di sisi lain, hasil untuk para kepala sekolah menyatakan bahwa dua ukuran opini tentang peraturan legal tersebut merupakan alat prediksi yang bermanfaat, namun tidak sama bermanfaatnya untuk para petugas perpustakaan. Item yang menunjukkan hak-hak siswa sangatlah berkaitan dengan rata-rata delapan ukuran untuk petugas perpustakaan, namun tidak untuk para kepala sekolah. Oleh karena itu, perbedaan dalam kebermaknaan prediktif antara dua persamaan tersebut utamanya dikaitkan dengan kebermaknaan prediktif untuk item yang berkaitan dengan hak-hak siswa.

Opini tentang Persyaratan Legal yang Diajukan

Untuk fase kualitatif, terdapat dua item survei yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan terbuka. Para kepala sekolah dan petugas perpustakaan diminta untuk mengekspresikan pandangan mereka tentang ya atau tidaknya adanya pernyataan legislasi yang secara legal mensyaratkan (a) masing-masing sekolah harus mengadopsi sebuah peraturan pemilihan perpustakaan, (b) masing-masing sekolah harus mengadopsi prosedur yang berkaitan dengan komplain atas media perpustakaan. Analisis isi mengindikasikan bahwa kepala sekolah dan petugas perpustakaan bersertifikat nampaknya setuju bahwa Texas seharusnya secara legal mensyaratkan sekolah untuk mengadopsi peraturan pemilihan perpustakaan dan prosedur komplain. Meskipun, para kepala sekolah secara jelas sering kurang mendukung bila dibandingkan dengan para petugas perpustakaan bersertifikat.

Judul Asli:

Peraturan Perpustakaan Sekolah dan Opini Legal di Kepala Sekolah Umum Texas dan Petugas Perpustakaan yang Bersertifikat

 Penulis: Saya lupa untuk menuliskan siapa pengarang dari artikel ini, saya dapat artikel ini dari seseorang yang meminta saya untuk menerjemahkan artikel tersebut

Penerjemah: Mochlisin

One thought on “Peraturan Perpustakaan Sekolah dan Opini Legal

  1. Petugas perpustakaan yang bersertifikat dan berkompeten di bidangnya sangatlah penting diberikan di setiap lembaga pendidikan. Pengelolaan perpustaak yang baik akan sangat bermanfaat bagi para pembaca sekaligus membantu lembaga pendidikan untuk mengenalkan perpustakaan terbaik mereka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *