Pungutan di Sekolah Sambut Tahun Ajaran Baru

Posted on

Pungutan di sekolah sambut tahun ajaran baru – konotasi kata atau lebih tepatnya euphemism yang sering dilontarkan pihak sekolah untuk mengganti kata pungutan adalah sumbangan atau yang lebih sering kita dengar sumbangan suka rela. Dan memang di seluruh aspek kehidupan kita sekarang ini sudah dipenuhi dengan makna-makna konotasi dan/atau eufemisme, laiknya frase kenaikan harga dikonotasikan dengan penyesuaian harga dan masih banyak lagi yang kita temukan di kehidupan keseharian kita.

pungutan di sekolah

Pungutan di sekolah menjadi headline di banyak media cetak dan online; dengan mudah kita akan mendapatkan banyak berita dan/atau tulisan di laman google tentang maraknya beragam pungutan yang ada di sekolah setiap tahun ajaran baru menjelang. Sebagaimana ditulis dalam shnews.co, kemendikbud sendiri sebagai operator tertinggi pelaksanaan pendidikan di Indonesia mengakui masih ada (baca: maraknya) pungutan yang dilakukan di banyak sekolah SD dan SMP negeri yang pada dasarnya seluruh biaya pendidikan sudah dicakup dalam dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). Umumnya sekolah-sekolah tersebut mengemas sumbangan (baca: pungutan) itu dalam bentuk biaya buku, seragam, kalendar, dlsb. yang jumlahnya hingga jutaan rupiah. Hal ini sangatlah disayangkan karena seperti sudah diketahui bahwa adanya larangan pungutan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan di SD dan SMP.

Namun dalam prakteknya sekolah tidak kehilangan akal untuk mencari celah yang memungkinkan mereka untuk membebankan pungutan pada orang tua siswa. Pihak sekolah selalu mengklaim bahwa pungutan yang terjadi itu bukan domain tanggung jawabnya, karena pungutan apa pun itu merupakan hasil kesepakatan seluruh orang tua siswa dengan pihak komite sekolah. Dimana dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah disebutkan bahwa salah satu tugas dari Komite Sekolah adalah menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan. Apa yang terjadi di lapangan adalah bahwa komite sekolah ini menjadi tameng bagi sekolah untuk membebankan berbagai pungutan di sekolah. Komite yang seharusnya mengayomi orang tuas siswa berkaitan dengan biaya penyelenggaraan pendidikan di sekolah justru bermain kongkalikong dengan pihak sekolah dalam mengeruk dana dari orang tua siswa. (baca lengkap)

Praktek haram di sekolah ini tidaklah hanya terjadi dalam kaitannya dengan pungutan untuk orang tua siswa baru semata. Karena bila kita melihat lebih jauh ke dalam sebenarnya masih banyak praktek-praktek kotor yang dijalankan sekolah sendiri atau pun kongkalikong dengan komite sekolah. Dan hal ini tidak hanya terjadi pada tataran lembaga satuan pendidikan, karena lebih dari itu individu-individu yang ada di dalamnya juga sering memainkan trik-triknya sendiri, tentu untuk keuntungan diri pribadi semata.

Pungutan di sekolah yang menjadi domain lembaga itu dapat berupa pungutan yang berkedok buku ajar yang terkesan diwajibkan, topi seragam, seragam osis dan pramuka yang harus dibeli dari sekolah dengan alasan model dan bahan yang disamakan, dasi, ikat pinggang yang harus sama satu sekolah, kalendar sekolah yang harus dibeli meskipun di rumah para siswa sudah memiliki banyak kalendar gratis, dan pungutan lain yang kadang bila kita pikirkan sekolah sekarang itu lebih mirip seperti lembaga usaha dagang. Selain itu, keuntungan-keuntungan pribadi oleh individu yang bermain pun dapat kita temui. Salah satu contohnya adalah guru wali yang mengumpulkan uang siswa untuk keperluan kas atau pun tabungan untuk wisata, keseluruhan uang itu dapat ditabung oleh guru wali, dan tentunya bunga yang didapat akan masuk ke rekeningnya sendiri. Banyak contoh lain yang bila kita tilik akan menambahkan daftar praktek-praktek tidak terpuji pihak sekolah ataupun individu-individu di dalamnya yang berkaitan dengan pungutan di sekolah.

Pihak orang tua sendiri terpaksa harus pasrah dan membayar semua pungutan di sekolah ini. Umumnya mereka beralasan takut kalau putra-putrinya tidak dapat sekolah di sekolah tersebut bilamana tidak mau membayar pungutan yang pada dasarnya dilarang oleh pemerintah tersebut. Sekali lagi di sini muncul konotasi atau pun eufemisme dari alasan para orang tua menanggapi maraknya pungutan di sekolah dengan berujar ‘jer basuki mowo beo’.

0 thoughts on “Pungutan di Sekolah Sambut Tahun Ajaran Baru

  1. Mungkin ada benarnya artikel diatas, tapi mungkin perlu dikaji ulang untuk men-judge apa yang terjadi di sekolah mengenai uang pembayaran sekolah. baik pihak sekolah maupun komite (yang diatas disebut sebagai “kongkalikong”) sepertinya kata yang tidak pantas untuk dipublikasikan. skema sekolah gratis yang terjadi selama ini lebih karena unsur “tertentu”, bukan dikarenakan kebutuhan akan pendidikan itu sendiri, perlu diketahui, apakah semua orang memiliki hak yang sama dalam pendidikan? mungkin iya, mungkin juga tidak, iya karena secara teori semua orang dari berbagai kalangan dapat ikut menikmati pendidikan, dan “tidak” karena adanya terjadi kesenjangan yang ironisnya justru harusnya terjadi hanya subsidi silang antara yang mampu dengan yang tidak mampu dalam hal penyelenggaraan pendidikan. hal lain yang nantinya ikut mengalami dampak yang cukup buruk dari penyelenggaraan sekolah gratis yaitu akan berkurangnya penghasilan para guru (baca: honorer, gtt/tidak tetap). untuk orang awam, penyelenggaraan pendidikan gratis memang sangat dibutuhkan, tapi harus dilihat juga kondisi dan keadaan real di lapangan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *